Transisi Parlemen Georgia Menuju Open Parliament

Home / Research & Publications / Transisi Parlemen Georgia Menuju Open Parliament

Transisi Parlemen Georgia Menuju Open Parliament

Oleh: Hasbi Rofiqi, Irhamna dan Jamalianuri: Peneliti pada Center for Election and Political Party.

Georgia menjadi negara berdaulat pada tahun 1991 setelah melepaskan diri dari Uni Soviet. Seperti kebanyakan negara post-Soviet, Georgia dihadapkan dengan situasi politik dan ekonomi yang tidak kondusif pada masa awal kemerdekaannya (Gursoy dan Chitadze, 2013). Kondisi ini semakin diperparah dengan rezim yang korup, pemilu yang tidak berintegritas dan pecahnya konflik etnis Ossetia dan Abkhazia. Tidak heran jika kemudian Georgia dicap sebagai ‘negara gagal’, terutama pada masa pemerintahan Presiden Eduard Shevarnadze (1995-2003) yang sering disebut menjalankan model pemerintahan competitive authoritarianism.

Secara demografi, penduduk Georgia terdiri dari berbagai suku-bangsa, mayoritas adalah Kaukasia dengan bangsa Georgia (84%), Armenia, Russia,  Ossetia, Abkhazia, dan Azeri (George, 2009). Komposisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Georgia, mereka harus merumuskan kebijakan tanpa melakukan diskriminasi terhadap etnis minoritas. Pada tahun 2008, hubungan bilateral antara Georgia dan Rusia memburuk seiring dengan terjadinya serangan bersenjata di wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia.  Perang antara Georgia dan Rusia ini  berakhir dengan dukungan Rusia pada gerakan separatis Ossetia dan Abkhazia, pengakuan Republik Ossetia Selatan dan Republik Abkhazia dan Rusia berhasil menempatkan pangkalan militernya di sana. Dalam perkembangannya, masalah teritorial ini berkembang menjadi hambatan bagi perkembangan nation-building mereka.

Meskipun banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan demokrasi, proses konsolidasi demokrasi tetap berjalan di Georgia, puncaknya adalah Rose Revolution pada tahun 2003 yang  berhasil menggulingkan pemerintahan Shevarnadze (Citizen Union of Georgia) dan memberikan kesempatan pada Mikhail Saakashvili (United National Movement) untuk memimpin Georgia, revolusi tanpa kekerasan tersebut juga menghasilkan penguatan pada institusi-institusi negara, meskipun belum menyeluruh dan fundamen (Nodia dan Scholtbach, 2006). Berdasarkan pada data dari Freedom House (2013), kondisi demokrasi di Georgia terus membaik, indeks demokrasi mereka berada pada angka 4,68 dan angka tersebut relatif cukup baik untuk sebuah rezim transisi yang berjalan.

Satu hal yang dapat kita apresiasi adalah masyarakat Georgia telah menunjukkan pada dunia, komitmen mereka pada nilai-nilai demokrasi, dan menolak dengan tegas tindakan-tindakan otoritatif yang dapat digunakan sebagai collective memory untuk membangun bangsa yang sejak kemerdekaannya selalu dibayangi oleh pelemahan institusi negara dan ketidakstabilan politik.  Hal inilah yang  kemudian mendorong Parlemen Georgia pada tahun 2015, untuk membuat sebuah terobosan dalam konteks demokrasi deliberatif dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat untuk dapat berpartisipasi melalui Open Parliament yang memiliki fokus pada: citizen engagement, access to information, techonologies and innovation, dan accountability. Konsep ini merupakan pengejawantahan parlemen modern ke dalam bentuk yang lebih spesifik dan khas Georgia.


Parlemen Georgia

Parlemen Georgia merupakan lembaga representatif tertinggi yang dijamin oleh konstitusi rakyat Georgia dan memiliki otoritas legislatif paling kuat yang dapat mempengaruhi arah dari kebijakan dalam negeri, kebijakan dalam negeri, kontrol atas aktivitas pemerintah, dan hak-hak legislasi lain yang diatur oleh konstitusi. Parlemen Georgia menggunakan sistem unikameral (satu kamar).

Anggota legislatif Georgia atau biasa disebut sebagai deputi berjumlah 150 orang. Dari 150 anggota, 77 anggota merupakan dipilih melalui sistem proposional dan 73 anggota lainnya dipilih melalui sistem pemilu single-member district plurality (sistem mayoritas) yang merepresentasikan konstituen. Setiap deputi memiliki masa jabatan selama 4 tahun. Periode kekuasaan parlemen Georgia saat ini merupakan hasil dari pemilihan umum  pada bulan Oktober 2012 akan berakhir pada tahun 2016.

Komisi-Komisi yang ada di Parlemen Georgia memiliki peran penting yang memiliki tujuan untuk menyiapkan berbagai perihal legislatif, mempromosikan implementasi dari pengambilan keputusan yang dibuat oleh parlemen, dan kontrol dari aktivitas pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah lain yang diawasi oleh parlemen (Transparency Interational Georgia: 2015). Parlemen Georgia memiliki 15 Komisi yaitu: Komisi Isu Pertanian;  Komisi Integrasi Hak Asasi Manusia dan Sipil; Komisi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya; Komisi Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Komisi Sektor Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi, Komisi Isu Diaspora dan Kaukasus; Komisi Integrasi Eropa; Komisi Pertahanan dan Keamanan;  Komisi Isu Legal, Komisi Kebijakan Regional dan Self-Governance; Komisi Hubungan Luar Negeri; Komisi Isu Prosedur dan Peraturan; Komisi Anggaran dan Keuangan; Komisi Olahraga dan Isu Anak Muda; dan Komisi Isu Kesehatan dan Sosial. Selain itu, terdapat beberapa faksi yang ada di parlemen yaitu: faksi mayoritas, faksi minoritas, faksi Free Democrats, dan anggota independen yang tidak tergabung di faksi manapun.

Jumlah undang-undang (UU) yang dihasilkan oleh Parlemen Georgia selama sesi spring, falll, dan extraordinary tahun 2014 sebanyak 327 UU: 219 diinisiasi oleh pemerintah, 20 diinisiasi oleh komisi di parlemen, 6 diinisiasi oleh faksi di parlemen, 1 diinisiasi oleh Supreme Council of the Autonomous Republic of Adjara, dan 1 diinisasi oleh Supreme Council of the Autonomous Republic of Abkhazia.

Georgia menuju Open Parliament

Komitmen parlemen Georgia untuk mewujudkan Open Parliament merupakan implementasi dari komitmen Georgia dalam menyelenggarakan Open Government Partnership, belajar dari kegagalan di awal masa pembetukannya, saat ini Georgia sebagai sebuah negara sedang berpacu untuk menjadi negara yang mempunyai daya saing di tingkat regional Eropa, sehingga penguatan kelembagaan dan pembenahan infrastruktur politik terus diupayakan secara serius.

Salah satu problem utama parlemen Georgia adalah keterbukaan akses bagi publik. Meskipun sidang-sidang di parlemen sudah disiarkan secara langsung kepada publik, namun tetap saja kebanyakan masyarakat masih kesulitan untuk memahami cara kerja parlemen secara praktis, misalnya seperti apa saja yang dilakukan pada masa persidangan, bagaimana sebuah kebijakan diputuskan, apa saja agenda parlemen, apa saja yang sudah dikerjakan oleh parlemen, dan sejauh mana para deputi yang mewakili rakyat tersebut terlibat dalam keseluruhan proses di parlemen. Permasalahan serupa juga jamak terjadi di parlemen-parlemen negara berkembang, termasuk juga di Indonesia. Dalam ranah eksekutif, Semenjak diterapkannya Open Government Partnership, indeks Georgia dalam transparansi, akses informasi dan keterbukaan asset meningkat secara drastis, namun sayangnya untuk indeks keterlibatan publik dalam proses politik di Georgia masih sangat rendah (Transparansi Internasional Georgia, 2015).

Open Parliament Georgia mempunyai empat fokus utama yakni: 1. Keterlibatan Masyarakat (citizen engagement), 2. Akses Informasi (access to information), 3. Tekhnologi dan Inovasi (techonologies and innovation), dan 4. Akuntabilitas (accountability).

  1. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dimaksudkan untuk mendorong publik agar bisa berpartisipasi secara langsung dalam proses politik yang sedang berlangsung di Parlemen, sehingga diharapkan kesenjangan antara rakyat dan deputi bisa berkurang. Keterlibatan ini diwujudkan dalam bentuk seperti berikut, setiap rancangan undang-undang dan dokumen penting yang boleh diketahui oleh publik harus ditampilkan dalam laman parlemen agar masyarakat bisa secara langsung memberikan masukan dan berdiskusi. Turunan dari program ini adalah: 1. Memastikan bahwa masyarakat bisa memberikan masukan atas rancangan undang-undang, 2. Masyarakat dapat memasukkan inisiatif proposal rancangan undang-undang  melalui website parlemen, 3. Memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses-proses legislasi, 4. Mempermudah askses kepada masyarakat yang ingin hadir secara langsung di gedung parlemen, 5. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan usul dalam merubah agenda parlemen apabila dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan 6. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik untuk terlibat dalam agenda-agenda parlemen.

  1. Akses Informasi

Mempermudah akses informasi kepada publik bertujuan agar seluruh lapisan masyakat yang membutuhkan informasi terkait dengan parlemen Georgia bisa mendapatkanya dengan mudah, termasuk masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus seperti masyarakat penyandang disabilitas, marginal dan kelompok-kelompok minoritas mendapat jaminan bisa mengakses informasi. Turunan dari program ini adalah: 1. Mempermudah penyandang disabilitas yang ingin hadir di parlemen atau ingin mendapatkan informasi, 2. Melaporkan hasil kerja komisi dan laporan tahunan kepada publik secara pro aktif, 3. Mengadakan konsultasi publik saat pembahasan sebuah rancangan undang-undang, 4. Mengunggah perubahan yang dilakukan atas suatu rancangan undang-undang dalam web parlemen, dan 5. Mengembangkan isi/substansi naskah akademik.

  1. Teknologi dan Inovasi

Penggunaan teknologi serta pengembangan inovasi diperlukan agar publik semakin mudah megakses inforamasi yang dibutuhkan terlebih dalam era teknologi informasi seperti saat ini. Turunan dari program ini adalah: 1. Mengunggah dokumen-dokumen yang perlu diketahui oleh publik ke laman parlemen dalam format yang bisa memudahkan masyarakat untuk memberikan komentar atau masukan, 2. Menerapkan pendekatan melalui tekhnologi baru dalam upaya meningkatkan keterlibatan generasi muda, kelompok minoritas dan pemangku kepetingan lainnya, dan 3. Menguatkan sistem komunikasi dua arah antar parlemen-publik.

  1. Akuntabilitas

Mewujudkan akuntabilitas parlemen bertujuan agar masyarakat bisa mengawasi secara langsung dan menilai kinerja parlemen. Turunan dari program ini adalah: 1. Membentuk dewan Open and Transparet Governance secara permanen untuk memastikan program-program open government berjalan dengan baik, dan 2. Membuat pertemuan antara parlemen dengan masyarakat secara rutin untuk membahas isu-isu seputar pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen.

 

Recent Posts
Hubungi Kami

Silahkan isi pertanyaan, saran dan kritik anda, terima kasih.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

KPPA-CEPP FISIP UIGBHN Medan