FGD Strategi Percepatan Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Home / Event / FGD Strategi Percepatan Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

FGD Strategi Percepatan Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

By
In Event

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Center for Election and Political Party FISIP Universitas Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion “Telaah Kebijakan Afirmasi di Lembaga Legislatif” tentang penyusunan Kerangka Kerja Strategi Percepatan Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif. Kerangka kerja tersebut berbasis kepada telaah atas kebijakan afirmasi di lembaga legislatif dalam menyusun sebuah strategi percepatan peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Acara ini berlangsung di Hotel Morrisey Jakarta, Kamis, 24 Maret 2016.

Perlu diketahui bahwa keterwakilan perempuan di DPR dan DPD RI hasil Pemilu 2014 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009. FGD ini mengundang seluruh pemangku kepentingan terkait mulai dari partai politik, organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh lintas agama, dan akademisi untuk memberikan gagasan, ide, dan pemikiran mereka dalam rangka mencapai tujuan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga legislatif pada Pemilu 2019.

Focus Group Discussion ini dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama dimoderatori oleh Chusnul Mar’iyah dengan topik pembahasan seputar masalah keterwakilan perempuan, mulai dari audit exisisting hingga telaah atas hambatan dan tantangan perempuan. Sementara sesi kedua, dimoderatori oleh Reni Suwarso, dengan topik pembahasan mengenai strategi percepatan peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Asisten Deputi PUG Bidang Politik, Hukum, dan Hankam, A. Darsono, menjelaskan bahwa sinergi dari seluruh elemen dibutuhkan agar kerangka kerja yang disusun dalam kesempatan ini dapat merangkum seluruh aspek, sehingga dapat menjadi masukan yang optimal dalam proses perumusan undang-undang Pemilu 2019.

Lebih lanjut dalam pernyataannya, Presiden Direktur CEPP FISIP UI, Chusnul Mar’iyah menjelaskan bahwa partai politik harus terus diperkuat, terutama yang berkaitan dengan proses pencalonan di Badan Pemenangan Pemilu masing-masing partai, partai politik dituntut untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada perempuan. Proses ini juga merefleksikan bagiamana dinamika dan kontestasi kekuasaan dalam demokrasi intra-partai. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Reni Suwarso, Direktur CEPP FISIP UI, beliau menyampaikan bahwa keterwakilan perempuan ditentukan oleh sistem pemilu yang dipakai, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dengan menggunakan sistem proporsional, namun formula keterpilihan calon yang perlu dikaji lebih mendalam lagi sehingga tidak terjadi diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan.

Recent Posts
Hubungi Kami

Silahkan isi pertanyaan, saran dan kritik anda, terima kasih.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

CdQBwGRUYAAznYEParlemen Georgia